Urgensi Peningkatan Mental Capital Menuju Kesiapan ASEAN Menghadapi AFTA (Bab I)

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

”Today’s global economy is genuinely borderless. Information, capital and innovation flow all over the world at top speed,… .”

-Kenichi Ohmae-

Pernyataan di atas menegaskan betapa globalisasi mampu menjadikan arus perpindahan informasi, modal dan inovasi antarnegara semakin mudah. Dalam era yang seperti ini, masing-masing negara dituntut untuk memiliki kemampuan bersaing dengan negara lain agar mampu mendapatkan manfaat dari globalisasi. Dalam menghadapi hal tersebut, banyak negara yang kemudian berusaha untuk memperkuat regionalisme agar dampak negatif dari globalisasi dapat dihadapi secara bersama. Salah satunya adalah negara-negara di Asia Tengggara. Pada tahun 1992 negara-negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) menyepakati untuk membentuk ASEAN Free Trade Area (AFTA). Di bawah AFTA, diharapkan perdagangan intra-regional akan meningkat secara signifikan.[1] Dengan meningkatnya perdagangan intra-ASEAN diharapkan ASEAN akan mampu bertahan jika sewaktu-waktu terjadi guncangan perekonomian internasional. AFTA ditargetkan dapat terlaksana secara penuh pada tahun 2010 bagi kategori negara berkembang (Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura) dan pada tahun 2015 bagi kategori negara kurang berkembang (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam).[2] Namun demikian, hingga saat ini pencapaian ASEAN atas AFTA seakan masih jauh dari target. Pada tahun 2003-2005, perdagangan intra-ASEAN hanya mencapai ± 20% dari total perdagangan ASEAN.[3] Salah satu permasalahan yang sekiranya masih mengganggu dalam mewujudkan AFTA hingga saat ini adalah adanya economic gaps[4] yang cukup tinggi antara negara ASEAN.

I.2 Rumusan Masalah

Apakah yang perlu dilakukan oleh negara-negara ASEAN menuju kesiapan dalam mewujudkan AFTA?

I.3 Kerangka Teori

Perspektif Productive Powers dalam Nasionalisme Ekonomi Friedrich List

Perspektif nasionalisme ekonomi pertama kali diperkenalkan oleh Friedrich List melalui bukunya yang berjudul The National System of Political Economy pada tahun 1841 yang kemudian menghasilkan moto ’Et la patrie et l’humanité’[5] Hal yang salah saat ini adalah adanya kecenderungan memandang nasionalisme sebagai paham Nazi dan facist, sehingga seringkali nasionalisme dalam hal ekonomi dikaitkan dengan ekonomi sosialis.[6] Padahal dalam bukunya, Friedrich List menekankan bahwa nasionalisme ekonomi sangat berbeda dengan liberalisme ataupun sosialisme ekonomi.[7]

Dalam hal productive power[8], List membedakan jenis modal menjadi tiga, yaitu: modal alam, modal material dan modal mental. Dari ketiga modal tersebut, ia percaya bahwa modal mental merupakan modal yang paling penting dalam penciptaan kekayaan dibanding dengan kedua modal lainnya. Ia mengkritik argumen Smith yang terlalu menganggap bahwa modal material dan alam-lah yang berperan paling penting dalam pemciptaan kekayaan. List meyakini bahwa penciptaan kekayaan merupakan hasil dari interaksi antara keterampilan manusia, industri dan inisiatif dengan modal alam dan material.[9] Oleh karena itu, List percaya bahwa pengembangan sumber daya manusia (salah satunya melalui pendidikan) merupakan hal utama dalam melakukan pembangunan.

List berargumen bahwa ada empat karakteristik utama dalam pembangunan ekonomi, yaitu (1) sifat kolektif dari aktivitas ekonomi di mana adanya gabungan usaha manusia menuju pada sasaran pembangunan bersama; (2) konflik sosial di mana semakin dalamnya spesialisasi yang ada dapat menimbulkan semakin besarnya fragmentasi atas kepentingan dan identitas yang dapat menimbulkan konflik karena perebutan kepentingan; (3) preferensi waktu di mana semakin maju suatu perekonomian maka para aktor ekonominya semakin dituntut untuk berpikir secara jangka panjang; (4) budaya dan tenaga produktif yang mana tenaga produktif merupakan culturally grounded sekaligus nationally bounded.

List percaya bahwa negara memiliki peran yang penting dalam ekonomi-politik. Ia berpendapat bahwa negara memiliki peran yang cukup signifikan berhubungan dengan keempat karakteristik pembangunan ekonomi, di antaranya negara berperan dalam melindungi productive power yang dimiliki, mencegah atau menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dan lain-lain.

Pada bagian pembahasan dalam paper ini, pandangan List akan dikaitkan dengan hambatan utama pencapaian AFTA oleh ASEAN, yaitu adanya economic gaps yang cukup besar di antara negara anggota. Pandangan List akan digunakan untuk menentukan apa yang sekiranya perlu dilakukan oleh masing-masing negara ASEAN dalam usaha mewujudkan AFTA menuju komunitas ASEAN yang stabil.


[1] Arief, Mohamed. 2000. Trade, Investment and Interdependence, dalam Simon SC Tay, Jesus Estanislao dan Hadi Soesatro (eds.), A New ASEAN in A new Millenium Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS). Hlm. 51.

[2] Disampaikan oleh Chilman Arisman, Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan ASEAN, Departemen Republik Indonesia dalam Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PNMHII) XIX di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta – 11 Desember 2007.

[3] Berdasar pada tabel dalam ASEAN Baseline Report: Measurement to Monitor Progress towards the ASEAN Community. Providence: ASEAN Secretariat, 2005. hlm. 4. diakses pada 29 Maret 2008.

<http://www.aseansec.org/ABR.pdf&gt;

[4] Economic gaps merupakan tantangan utama bagi integrasi ASEAN. Perbedaan perkembangan ekonomi, kesehatan, dan masalah lingkungan sangat terlihat di antara negara ASEAN. (lihat United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Press Release No. N/65/2007. diakses pada 19 Juni 2008.

<http://www.unescap.org/unis/press/2007/nov/n65.asp&gt;

[5] Moto ini menunjukkan keprihatinan Friedrich List yang mendalam pada kondisi para patriotis dan liberalis Jerman pada masa keterbelakangan Jerman. (lihat Levi-Faur, David. 1997. Economic nationalism: from Friedrich List to Robert Reich, dalam Review of International Studies. British International Studies Association. Hlm. 360.)

[6] Lihat JSTOR: Baughn, Christopher C. dan Attila Yaprak. 1996. Economic Nationalism: Conceptual and Empirical Development, dalam Political Psychology Vol. 17 No. 4. International Society of Political Psychology. hlm. 764. diakses pada 19 Juni 2008.

<http://www.jstor.stable/3792137&gt;

[7] Lihat opcit. Hlm. 370.

[8] Merupakan sumber dari kekuatan suatu bangsa (lihat ibid. Hlm. 361)

[9] Levi-Faur, David. 1997. Friedrich List and the political economy of the nation-state, dalam Review of International Political Economy. Routledge. Hlm. 157.

Advertisements

One comment

  1. wow, blognya versi serius ya koi….? luar biasa, terus berkarya….Demi Indonesia yang Lebih Baik dan Bermartabat.

    wassalam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s